Yogyakarta - Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Shamy Ardian, menegaskan bahwa penguatan citra institusi tidak dapat bertumpu semata pada strategi komunikasi formal, melainkan harus dibangun dari pengalaman nyata masyarakat sebagai penerima layanan. Narasi positif yang lahir secara alami dari kepuasan publik dinilai jauh lebih kuat dan berkelanjutan.
Jakarta - Masyarakat memanfaatkan layanan pertanahan yang tetap dibuka Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) selama libur Natal dan tahun baru (Nataru) setelah memperoleh informasi dari berbagai media publik. Layanan pertanahan meski terbatas ini dirasa masyarakat tidak berbeda dengan pelayanan Kantor Pertanahan pada hari kerja normal.
Yogyakarta - Peran tata usaha menjadi pesan yang ditekankan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Dalu Agung Darmawan, saat menutup Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Sekretariat Jenderal, Selasa (23/12/2025). Ia meminta jajaran di bidang Tata Usaha untuk juga menguasai substansi teknis agar mampu mendukung kelancaran layanan publik serta penguatan akuntabilitas organisasi.
Jakarta - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) tetap membuka layanan pertanahan bagi masyarakat selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru). Sekretaris Jenderal (Sekjen) ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut sudah dituangkan melalui Surat Edaran Pelayanan Pertanahan. Menurutnya, momen libur panjang sering dimanfaatkan masyarakat untuk pulang kampung dan membicarakan berbagai hal, termasuk aset keluarga.
Kabupaten Karawang - Inovasi layanan yang diberikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sebagai pemohon di Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang, Ana Dahliana (57) mengatakan bahwa dengan aplikasi Sentuh Tanahku ia dapat mengakses berbagai layanan pertanahan secara lebih mudah dan transparan.
Yogyakarta - Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Asnaedi, menyoroti fungsi tata usaha dalam menjaga konsistensi pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) layanan pertanahan. Peran itu ia katakan sebagai bagian dari upaya Kementerian ATR/BPN memperkuat pengendalian internal dan mendorong perbaikan tata kelola pelayanan.
Cerah Berawan